2018 Round 1 Letter of Interest (Indonesia Bahasa)

Petunjuk Umum tentang Dana Hibah

Disability Rights Fund adalah sebuah kerjasama pemberian dana hibah yang mendukung para penyandang disabilitas di seluruh dunia untuk membangun gerakan disabiltas, memastikan agenda-agenda pembangunan yang inklusi, dan mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan untuk semua. Melalui pemberian dana hibah, advokasi, dan bantuan teknis, DRF mendukung organisasi dari, oleh, dan untuk Penyandang Disabilitas (Disabled Persons’ Organizations – DPOs [1]) untuk menggunakan kerangka-kerangka kerja hak dan pembangunan global, seperti Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDG)  untuk memastikan tidak ada yang ditinggalkan.

Disability Rights Fund memiliki dua putaran pendanaan setiap tahunnya: Permohonan Proposal (Requests for Proposals – RFP) dipublikasikan pada bulan Februari (Putaran 1) dan Juli (Putaran 2). Setiap putaran berlaku untuk serangkaian negara-negara yang berbeda. Bagi beberapa negara, terdapat dua proses yang terdiri dari dua langkah yang mempersyaratkan diserahkannya sebuah Surat Ketertarikan (Letter of Interest – LoI) untuk dipelajari sebelum organisasi yang menyerahkan permohonan tersebut diminta untuk menyerahkan sebuah proposal lengkap.

Negara-negara untuk tahun 2018

Negara-negara putaran 1: Haiti, Indonesia, Malawi, Myanmar, dan sebuah negara tambahan baru – Nigeria

Sebuah proses Surat Ketertarikan (LoI) sekarang dibuka untuk para pemohon dari Haiti dan Indonesia. Hanya organisasi-organisasi di Haiti dan Indonesia yang tidak menerima pendanaan DRF atau DRAF di tahun 2017 yang harus menyerahkan LoI.

Jika Anda merupakan penerima hibah untuk masa sekarang ini, Anda tidak perlu menyerahkan sebuah LoI.

Pemohon LoI yang berhasil serta penerima hibah untuk masa sekarang ini dari Haiti dan Indonesia (artinya yang menerima pendanaan DRF atau DRAF di tahun 2017) serta DPO-DPO dari Malawi, Myanmar, dan untuk pertama kalinya, Nigeria akan diundang untuk menyerahkan sebuah proposal lengkap setelah dipublikasikannya Permohonan Proposal (Request for Proposals – RFP) di bulan Februari 2018.

Negara-negara putaran 2: Rwanda, Uganda, dan negara-negara Kepulauan Pasifik: Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Sebuah proses LoI akan diumumkan pada bulan Juni 2018 untuk para pemohon dari Uganda yang tidak menerima pendanaan DRF atau DRAF di tahun 2017. Pemohon LoI yang berhasil serta penerima hibah masa sekarang ini dari Uganda (artinya yang menerima pendanaan dari DRF atau DRAF di tahun 2017), serta juga DPO-DPO dari Rwanda dan negara-negara Kepulauan Pasifik akan bisa menyerahkan sebuah prosal lengkap setelah dipublikasikannya Permohonan Proposal (Request for Proposals – RFP) di bulan Juli 2018.

Surat Ketertarikan

Penjelasan tentang proses Surat Ketertarikan adalah sebagai berikut:

SURAT KETERTARIKAN (hanya untuk Haiti dan Indonesia) – Tenggat Waktu adalah tanggal 5 Februari, 2018. 

Sebuah Surat Ketertarikan (LoI) hanya perlu diisi jika  organisasi Anda tidak menerima dana hibah DRF atau DRAF (baik berupa Koalisi Nasional, Koalisi Tingka Menengah, atau Dana Hibah Kecil) di tahun 2017. Jika Anda menerima dana hibah DRF/DRAF di tahun 2017, Anda hanya dipersyaratkan untuk menyerahkan sebuah proposal lengkap selama proses RFP kami. RFP akan mulai tersedia di bulan Februari 2018.

Aliran Pendanaan

Disability Rights Fund memiliki tiga aliran pendanaan terbuka: 1) Dana Hibah Kecil, 2) Dana Hibah Koalisi Tingkat Menengah, dan 3) Dana Hibah Koalisi Nasional. Ketiganya dijelaskan sebagai berikut:

Dana Hibah Kecil

Aliran pendanaan Dana Hibah Kecil mendukung gerakan disabilitas yang lebih luas dan beragam untuk memajukan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) di tingkat nasional dan lokal.  Organisasi-organisasi bisa menggunakan dana dari DRF untuk memperkuat kapasitas para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi lebih aktif di dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan dan pemantauan CRPD atau di dalam mengadvokasi usaha-usaha memajukan hak-hak seperti yang dinyatakan pada pasal-pasal yang ada di dalam CRPD. Selain itu, aliran pendanaan ini juga untuk mendukung DPO-DPO untuk berpartisipasi dalam dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG) untuk memastikan usaha-usaha pembangunan juga mengikutsertakan semua penyandang disabilitas. Organisasi-organisasi nantinya bisa menggunakan dana untuk:

  1. Peningkatan kapasitas DPO untuk berpartisipasi dalam proses advokasi dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan hak-hak di tingkat lokal
  2. Advokasi untuk keikutsertaan penyandang disabilitas dalam program-program pemerintah – seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan atau peradilan – dan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pemerintah di tingkat lokal/daerah.
  3. Peningkatan kapasitas DPO untuk berpartisipasi dalam proses advokasi dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan SDG
  4. Advokasi untuk inklusi penyandang disabilitas dalam program-program pembangunan pemerintah daerah (sebagai bagian dari pelaksanaan SDG) dan dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran pemerintah.

Kelayakan Persyaratan (Eligibilitas)

Walau memang DRF menyambut baik permohonan yang datang dari organisasi-organisasi dari, oleh, dan untuk penyadang disabilitas (DPO) manapun juga, organisasi akar rumput (dipedesaan), yang baru muncul (baru dibentuk) dan dari kelompok yang lebih terpinggirkan (seperti misalnya perempuan penyandang disabilitas, penyandang disabilitas psikososial, mereka dengan Albino, Buta-Tuli, dll) sangatlah diharapkan untuk mengajukan permohonan di kategori ini.

Jenis-jenis organisasi berikut ini bisa mengajukan permohonan untuk proyek yang berlangsung selama satu tahun:

  • DPO non pemerintah yang terdaftar resmi (atau kelompok-kelompok penyandang disabilitas yang bertindak dibawah sponsor fiskal dari sebuah LSM yang terdaftar resmi)
  • Kemitraan antara DPO-DPO sendiri
  • Kemitraan antara DPO dengan organisasi-organisasi lainnya (dimana satu DPO yang menjadi mitra pengelolanya).

Pemohon haruslah berada dan melakukan sebagian besar kegiatan-kegiatannya di negara yang menjadi sasaran permohonan ini.

Jumlah Pendanaan dan Masa Berlangsungnya

Dana hibah akan berkisar antara 5.000 Dolar AS hingga 20.000 Dolar AS. Dana hibah ini akan mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk masa satu tahun.

Dana Hibah Koalisi Tingkat Menengah

Aliran pendanaan Koalisi Tingkat Menengah mendukung koalisi-koalisi masyarakat madani di tingkat daerah untuk memastikan bahwa perundang-undangan dan kebijakan nasional dilaksanakan di tingkat ini, termasuk juga melalui penyediaan anggarannya. Selain itu, aliran pendanaan ini mendukung koalisi di tingkat daerah untuk melakukan advokasi program-program, kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana pembangunan di tingkat daerah sebagai pelaksanaan SDG telah inklusi terhadap para penyandang disabilitas dan menggunakan CRPD sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Advokasi di tingkat daerah khususnya sangat penting untuk negara dengan sistem federal atau system desentralisasi politik – yang merupakan mayoritas dari negara-negara sasaran DRF. Dana Hibah Koalisi Tingkat Menengah memungkinkan para penerimanya untuk bekerja sama di tingkat negara bagian (untuk yang bersistem federal), tingkat propinsi, regional atau kabupaten/kota:

  1. Pengesahan legislasi (dan aturan turunannya), kebijakan, regulasi dan/atau prioritas anggaran daerah untuk selaras dengan CRPD
  2. Advokasi untuk inklusi penyandang disabilitas dalam program-program pemerintah, seperti program pendidikan, kesehatan atau peradilan, di tingkat negara bagian (untuk negara dengan sistem federal), propinsi, regional atau kabupaten/kota agar sejalan dengan pasal-pasal CRPD
  3. Advokasi untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan pembangunan dan perencanaan pembangunan di tingkat daerah, ketika melaksanakan SDG, telah bersifat inklusi terhadap penyandang disabilitas dan menggunakan CRPD sebagai dokumen pengarahnya

Kelayakan Persyaratan (Eligibilitas)

  • Koalisi Tingkat Menengah yang terdiri dari tiga organisasi atau lebih, dimana Koalisi ini dibentuk dan dipimpin oleh DPO, bisa mengajukan permohonannya
  • Organisasi payung atau federasi akan dianggap sebagai satu organisasi untuk tujuan permohonan ini dan karenanya, harus membentuk Koalisi dengan organisasi-organisasi lainnya agar bisa memenuhi persyaratan
  • Permohonan untuk Koalisi Tingkat Menengah harus diserahkan oleh satu DPO pengelola atas nama Koalisi tersebut
  • Organisasi yang melakukan permohonan dan tujuan permohonan haruslah memiliki cakupan di tingkat negara bagian (untuk sistem federal), propinsi, regional atau kabupaten/kota
  • Organisasi pemohon yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir Koalisi dan mengelola dana hibahnya

Jumlah Pendanaan dan Masa Berlangsungnya

Dana hibah akan berkisar antara 30.000 Dolar AS – 40.000 Dolar AS per tahunnya (60.000 Dolar AS – 80.000 Dolar AS untuk masa dua tahun).

Dana Hibah ini akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dijalankan untuk masa dua tahun, akan tetapi akan diberikan dalam bentuk per tahun. Dana untuk tahun kedua akan diberikan hanya jika pelaksanaan pada tahun pertama diselesaikan secara memuaskan.

Dana Hibah Koalisi Nasional

Aliran pendanaan Koalisi Nasional mendukung usaha memajukan CRPD di tingkat nasional melalui usaha lobi perubahan-perubahan perundang-undangan (termasuk dan tidak terbatas hanya pada Ratifikasi CRPD/Protokol Opsionalnya), perubahan kebijakan dan anggaran, memantau dan melaporkan pelaksanaan CRPD atau mekanisme-mekanisme HAM lainnya ketika hal ini terkait dengan penyandang disabilitas, atau menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh mekanisme-mekanisme HAM PBB ke negara terkait dengan pelaksanaan hak-hak para penyandang disabilitas. Selain itu, aliran pendanaan ini mendukung koalisi-koalisi tingkat nasional untuk melakukan advokasi program, kebijakan, rencana dan anggaran pembangunan nasional yang bertujuan untuk melaksanakan Sustainable Development Goals (SDG) yang inklusi penyandang disabilitas dan menggunakan CRPD dalam menginterpretasikan Tujuan-Tujuan pembangunan tersebut.

Aliran Pendanaan Koalisi Nasional memungkinkan koalisi-koalisi organisasi di tingkat nasional untuk bergiat pada hal-hal:

  1. Ratifikasi Protokol Opsional CRPD (jika belum diratifikasi)
  2. Pengesahan atau amandemen perundang-undangan atau kebijakan nasional untuk sesuai dengan CRPD
  3. Advokasi untuk langkah-langkah penganggaran serta kerangka peraturan untuk menerapkan perundang-undangan atau kebijakan yang baru atau yang telah diamandemen untuk mempromosikan hak-hak para penyandang disabilitas
  4. Pembuatan dan/atau penindaklanjutan Laporan Alternatif untuk diserahkan kepada Komite CRPD dan badan perjanjian HAM lainnya atau laporan kepada Dewan HAM untuk Kajian Berkala Universal (Universal Periodic Review – UPR)
  5. Keterlibatan DPO dengan instansi pemerintah yang menjadi focal point SDG, dengan platform SDG masyarakat madani dan Badan Pusat Statistik Nasional untuk memastikan bahwa rencana aksi nasional, program dan kerangka kerja pemantauan serta metode pengumpulan data terkait pelaksanaan dan pemantauan SDG telah inklusi penyandang disabilitas dan menggunakan CRPD sebagai sebuah dokumen pengarahnya
  6. Advokasi untuk memastikan dimasukkannya perspektif disabilitas dalam pelaksanaan CRPD oleh pemerintah pusat dan/atau pada pemantauannya

Kelayakan Persyaratan (Eligibilitas)

  • Aliran hibah ini ditujukan untuk organisasi-organisasi yang menonjol dalam pergerakan disabilitas di tingkat nasional.
  • Koalisi Nasional yang terdiri dari tiga organisasi atau lebih, dimana Koalisi ini dibentuk dan dipimpin oleh sebuah DPO, bisa mengajukan permohonan.
  • Organisasi payung atau federasi akan dianggap sebagai satu organisasi untuk tujuan permohonan ini dan karenanya, harus membentuk Koalisi dengan organisasi-organisasi lainnya agar bisa memenuhi persyaratan
  • Permohonan untuk Koalisi Nasional harus diserahkan oleh satu DPO pengelola yang memiliki skala nasional atas nama Koalisi tersebut
  • Organisasi pemohon yang bertanggungjawab untuk mengkoordinir Koalisi dan mengelola dana hibahnya

Jumlah Pendanaan dan Masa Berlangsungnya

Dana hibah akan berkisar antara 30.000 Dolar AS – 50.000 Dolar AS per tahunnya (60.000 Dolar AS – 100.000 Dolar AS untuk masa dua tahun).

Dana Hibah ini akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dijalankan untuk masa dua tahun, akan tetapi akan diberikan dalam bentuk per tahun. Dana untuk tahun kedua akan diberikan hanya jika pelaksanaan pada tahun pertama diselesaikan secara memuaskan.

Unduh Permohonan Surat Ketertarikan (MS Word) – Tenggat Waktu 5 Februari, 2018.

Pertanyaan yang paling sering Ditanyakan

Apa yang tidak Didanai DRF

Daftar Istilah