Letter of Interest (LOI) for 2017 First Round

Read the Press Release in Word Version (English or Bahasa)

PRESS RELEASE

Disability Rights Fund Announces Opening of Letter of Interest (LOI) Process for 2017 First Round: Indonesia

January 5, 2017
FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: Diana Samarasan, Founding Executive Director
Telephone: 1-617-261-4593
Email:
dsamarasan@disabilityrightsfund.org

BOSTON, MA – The Disability Rights Fund (DRF) – a grantmaking collaboration between donors and the global disability community which supports the human rights of persons with disabilities – announces a letter of interest (LoI) process for Disabled Persons’ Organizations (DPOs) in Indonesia.  The deadline for LoI submission is January 26, 2017.

Interested organizations are urged to review the full eligibility criteria and LoI details posted at the Fund’s website, at http://disabilityrightsfund.org/for-grantseekers/. Any questions on the letter of interest process should be directed to info@disabilityrightsfund.org.

The broad objective of the Fund is to empower DPOs in the developing world to use the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD) to participate in rights advancement and inclusion in development.

Applicant organizations from Indonesia may apply as:

  1. Single organizations or partnerships for one-year Small Grants;
  2. State (in federal system), provincial, regional, or district-level DPO-led coalitions for two-year Mid-Level Coalition grants; and/or
  3. National DPO-led coalitions for two-year National Coalition grants.

Small Grants will range from USD 5,000 – 20,000 and will support efforts to increase DPO participation in decision-making on the CRPD and Sustainable Development Goals (SDGs) and to implement projects on specific CRPD articles or SDG goals. Mid-Level Coalition grants will range between USD 30,000 – 40,000 per year (USD 60,000 – 80,000 over two years) and will support advocacy for passage of specific legislation, policy, regulations, and/or ordinances to accord with the CRPD, advocacy to national or international agencies responsible for development planning to ensure that sub-national action plans and programs aiming to implement the SDGs are inclusive of persons with disabilities and use the CRPD as a guiding document, advocacy for governmental budgetary measures to implement the CRPD at the sub-national level, and/or advocacy for implementation of SDGs at the sub-national level in line with the CRPD. National Coalition grants will range from USD 30,000 to 50,000 per year (USD 60,000 – 100,000 over two years) and will support advocacy for ratification of the Optional Protocol (OP) to the CRPD (where not ratified), advocacy for the passage of specific national legislation to accord with the CRPD, the production of and/or follow up to Alternative Reports to the CRPD Committee and other human rights treaty bodies or reports to the Human Rights Council for the Universal Periodic Review (UPR), support for DPO engagement with national government SDG focal point and civil society SDG platforms to ensure national action plans, programs and monitoring frameworks aimed at implementing the SDGs are inclusive of persons with disabilities and use the CRPD as a guiding document, and/or advocacy to ensure formal inclusion of DPO representatives in national governmental implementation and/or monitoring of the CRPD.

With its sister fund, the Disability Rights Advocacy Fund – which supports advocacy for ratification and legislative change in DRF’s target countries – DRF has granted more than $20.2 million to 294 different organizations in 34 countries and additional regional and international organizations, since 2008.

DRF is supported by a variety of donors, including: the Ansara Family Fund of the Boston Foundation, the Joseph P. Kennedy Foundation, The Foundation to Promote Open Society, part of the Open Society Foundations and U.K. aid from the U.K. government. The Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) and U.K. aid from the U.K. government are DRAF donors.

####

SIARAN PERS

Disability Rights Fund Mengumumkan Pembukaan Proses Surat Ketertarikan untuk Putaran Pertama Pendanaan 2017 untuk: Indonesia

5 Januari 5, 2017
UNTUK SEGERAL DITERBITKAN
Kontak: Diana Samarasan, Founding Executive Director
Telepon: 1-617-261-4593
Email:
dsamarasan@disabilityrightsfund.org

BOSTON, MA – The Disability Rights Fund (DRF) – sebuah kerjasama pemberian dana hibah antara para donor dan komunitas penyandang disabilitas global untuk mendukung terwujudnya HAM bagi para penyandang disabilitas – mengumumkan sebuah proses Surat Ketertarikan untuk organisasi-organisasi dari, oleh dan untuk Penyandang Disabilitas (DPO) di Indonesia. Tenggat waktu surat ketertarikan ini adalah  26 Januari, 2017.

Organisasi-organisasi yang tertarik disarankan untuk mempelajari kriteria kelayakan dan detil tentang Surat Ketertarikan selengkapnya yang disediakan di situs kami di http://disabilityrightsfund.org/for-grantseekers/. Segala bentuk pertanyaan tentang proses Surat Ketertarikan ini hendaknya ditujukan kepada info@disabilityrightsfund.org.

Tujuan umum pendanaan kami adalah untuk memberdayakan DPO di negara-negara berkembang untuk menggunakan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) untuk bisa ikut serta dalam memajukan hak-hak mereka serta untuk mewujudkan pembangunan yang inklusi.

Organisasi pemohon dari Indonesia bisa mengajukan permohonan sebagai:

  1. Organisasi atau kemitraaan tunggal untuk Dana Hibah Kecil berjangka waktu satu tahun;
  2. Koalisi yang dipimpin DPO untuk tingkat negara bagian (bagi negara bersistem federal), provinsi, atau kabupaten/kota untuk dana hibah Koalisi Tingkat Menengah berjangka waktu dua tahun; dan / atau
  3. Koalisi yang dipimpin DPO di tingkat nasional untuk dana hibah Koalisi Nasional berjangka waktu dua tahun.

Dana Hibah Kecil untuk satu organisasi berkisar antara 5.000 hingga 20.000 Dolar AS dan mendukung usaha-usaha untuk meningkatkan keikutsertaan DPO di dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal terkait dengan CRPD dan tujuan-tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan untuk melaksanakan proyek yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam CRPD atau tujuan-tujuan SDGs. Dana hibah untuk Koalisi Tingkat Menengah berkisar antara 30.000 – 40.000 Dolar AS per tahun (60.000 – 80.000 Dolar AS untuk masa dua tahun) dan mendukung advokasi untuk pengesahan peraturan atau kebijakan tertentu untuk sejalan dengan CRPD; da/atau advokasi kepada lembaga nasional dan internasional yang bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa rencana-rencana dan program-program di tingkat daerah untuk pelaksanaan SDG telah inklusi terhadap para penyandang disabilitas dan menggunakan CRPD sebagai dokumen pengarahnya; atau untuk kegiatan advokasi untuk langkah-langkah penganggaran pemerintah untuk melaksanakan CRPD di tingkat daerah, dan/atau advokasi pelaksanaan SDG di tingkat daerah telah sesuai dengan CRPD. Dana hibah untuk Koalisi Nasional yang dipimpin DPO berkisar antara 30.000 hingga 50.000 Dolar AS pertahun (60.000 – 100.000 Dolar AS untuk masa dua tahun) dan mendukung kegiatan advokasi untuk peratifikasian Protokol Tambahan CRPD (jika belum diratifikasi); pengesahan perundang-undangan nasional tertentu untuk sejalan dengan CRPD; pembuatan dan/atau penindaklanjutan Laporan Alternatif ke Komite CRPD dan badan-badan perjanjian HAM lainnya atau laporan ke Dewan HAM PBB untuk kegiatan Kajian Berkala Universal (Universal Periodic Review – UPR), mendukung keterlibatan DPO dengan instansi pemerintah tempat titik fokus (focal point) SDG dan dengan platform SDG masyarakat madani untuk memastikan bahwa rencana, program dan kerangka kerja monitoring yang ditujukan untuk pelaksanaan SDG telah inklusi terhadap penyandang disabilitas dan menggunakan CRPD sebagai sebuah dokumen pengarahnya, dan/atau advokasi untuk memastikan keikutsertaan resmi perwakilan DPO di dalam pelaksanaan CRPD dan/atau pemantauannya oleh pemerintah pusat.

Bersama dengan organisasi keluarganya, Disability Rights Advocacy Fund (DRAF) – yang mendukung kegiatan advokasi untuk peratifikasian dan perubahan perundang-undangan di negara-negara sasaran DRF – DRF telah memberikan hibah dalam jumlah lebih dari 20,2 Juta Dolar AS untuk 294 organisasi di 34 negara dan selain itu juga untuk organisasi-organisasi regional dan internasional sejak 2008.

DRF didukung oleh berbagai donor, antara lain: the Ansara Family Fund of the Boston Foundation, the Joseph P. Kennedy Foundation, The Foundation to Promote Open Society, bagian dari Open Society Foundations dan U.K. Aid dari Pemerintah Inggris Raya. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT) dan U.K. Aid dari Pemerintah Inggris Raya adalah donor-donor DRAF.

####